Komentar atas Maklumat PBNU tentang NU dan Pilkada

Hajatan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang marak belakangan ini, tampaknya cukup berpengaruh pada Nahdlatul Ulama (NU). Kader-kader NU pun bermunculan untuk tampil dan berpartisipasi dalam pesta demokrasi lokal itu.

Sejumlah masalah muncul. Tak sedikit pula dari pilkada itu berakhir dengan tindakan kekerasan. NU kena getahnya. Tarik-menarik kepentingan politik praktis yang melibatkan organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia itu pun tak terhindarkan.

1. Saya mengetengahkan pemikiran agar pilkada langsung dikembalikan ke pemilihan oleh DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dimaksudkan untuk mengurangi beban polarisasi dalam masyarakat yang menumbuhkan konflik, persaingan tidak sehat, tumbuhnya broker-broker amatiran, serta ganasnya money politics (politik uang) di kalangan masyarakat luas. Hal ini, sama sekali bukan sebuah asumsi bahwa di tangan DPRD, rekayasa dan money politics akan hilang. Tapi, paling tidak, dibatasi eksesnya (akibat buruknya). Saya sadar bahwa elit politik pasti banyak yang keberatan. Sedangkan para pakar kenegaraan banyak yang setuju.

2. Karena pilkada tetap berjalan dan seterusnya berjalan, maka, tidak bisa lain, kecuali PBNU harus menentukan aturan main buat pengurus NU dan warga Nahdliyin (sebutan untuk warga NU).

3. Aturan tersebut cukup sederhana, yakni, warga NU bebas memilih; institusi NU atau simbol dan fasilitas NU tidak boleh dilibatkan. Pengurus harian NU atau badan otonom harus nonaktif selama proses pencalonan. Apabila yang bersangkutan terpilih, otomatis lepas dari pengurus karena tidak boleh dirangkap dengan jabatan publik. Apabila tidak terpilih, dia boleh kembali dengan persetujuan pihak yang dulunya memilih.

4. Banyak kritik pedas, bahkan cercaan terhadap beberapa tokoh NU yang mencalonkan atau dijadikan calon…… ‘sebagai tidak Khittah dan bersyahwat politik’. Padahal, Khittah 1926 dilakukan institusional. NU, sebagai organisasi, tidak mungkin ‘menghilangkan’ hak seorang warga negara yang ketepatan jadi NU untuk berpolitik. Yang bisa adalah mengatur mekanismenya. Sehingga, masalahnya bukanlah ‘syahwat’ politik atau ‘impotensi politik’. Namun, pengaturan mekanik yang sinergis. Cercaan itu disebabkan banyak hal. Misalnya: belum tahu duduk masalahnya, dirugikan kepentingan politiknya, atau belum kebagian porsi politik.

5. Contoh: Fauzi Bowo saat mencalonkan Gubernur DKI Jakarta, ia nonaktif sebagai Ketua Pengurus Wilayah NU. Jabatannya kemudian dilimpahkan pada Muhyidin Lc. Sekarang, ia terpilih dan proses pergantian SK (Surat Keputusan) oleh PBNU harus segera dilakukan. M Adnan (Ketua Pengurus Wilayah NU Jawa Tengah), saat ini telah nonaktif, seharusnya juga demikian Saifullah Yusuf. Sedangkan Ali Maschan Moesa (Ketua Pengurus Wilayah NU Jawa Timur), harus nonaktif juga ketika nanti deklarasi (pencalonannya).

6. Banyaknya tokoh NU yang diambil sana-sini (baca: ditarik banyak kepentingan politik praktis) tidak mengindikasikan turunnya martabat NU selama aturan main dipakai. Dan, …apabila tidak selalu bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), hal itu karena dua faktor. Pertama, kebebasan warga NU dan sudah lama ada gejala PKB gagal mewakili wacana dan aspirasi warga NU.

7. Terlalu banya pihak yang sangat khawatir kalau NU bersatu dalam satu titik pilihan menciptakan keruwetan tersendiri yang kadang-kadang menggunakan orang ‘dalam’ NU.

8. Jarang ada kiai sepuh yang mencalonkan jadi kandidat. Yang ada adalah beliau-beliau (para kiai) ditarik sana-sini sehingga berbahaya. Sedangkan, kebiasaan kiai selalu husnudzon (berbaik sangka) sehingga sering lupa bahwa yang dihadapi adalah politisi. Hal ini menjadi berat karena dalam 5 tahun, kita melakukan pemilihan umum sebanyak 6 kali: tingkat desa, tingkat kota/kabupaten, tingkat provinsi, pemilihan presiden, pemilihan anggota DPR RI, pemilihan anggota DPD RI.

9 . Kalau ada warga NU memiliih sesama orang NU atau yang cocok dengan NU, apanya yang salah? Kebebasan telah digariskan. Maka, kita ambil semua konsekuensinya.

Jakarta, 20 Februari 2008

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama,

Hasyim Muzadi
Ketua Umum

Komentar:


Meski terlambat memberikan komentar atas maklumat PBNU di atas, Majlis para masyayikh mencermati dan mengganggap penting untuk memberikan komentar, berkaitan dengan 3 substansi penting, yaitu:

Banyak kritik pedas, bahkan cercaan terhadap beberapa tokoh NU yang mencalonkan atau dijadikan calon…… ‘sebagai tidak Khittah dan bersyahwat politik’. Padahal, Khittah 1926 dilakukan institusional. NU, sebagai organisasi, tidak mungkin ‘menghilangkan’ hak seorang warga negara yang ketepatan jadi NU untuk berpolitik. Yang bisa adalah mengatur mekanismenya. Sehingga, masalahnya bukanlah ‘syahwat’ politik atau ‘impotensi politik’. Namun, pengaturan mekanik yang sinergis. Cercaan itu disebabkan banyak hal. Misalnya: belum tahu duduk masalahnya, dirugikan kepentingan politiknya, atau belum kebagian porsi politik (poin 4).

Masalahnya bukan pada pengaturan mekanik saja, tetapi pada moral dari elit yang mencalonkan. Ini bisa dilihat dari: elit yang terjun ke politik, hanya non aktif, betul-betul telah menyandra NU, sehingga pengabdiannya tidak fokus ke jam’iyah, belum lagi penggunaan struktur NU secara terselubung, dan ini pernah dibuktikan pada zaman pencalonan KH. Hasyim Muzadi dulu. Elit juga tidak mengajarkan untuk terjun ke ranah politik praktis dengan cara masuk ke partai politik, tetapi dengan cara meminjam jabatannya di NU, yang telah kami sebut di bagian lain bahwa NU hanya menjadi tempat sebagai magang sebagai politisi dadakan. Jadi, karena tahu masalahnya, bukan karena berpolitik dan bukan karena belum kebagian porsi politik, suara menegakkan khittah harus terus digemakan ke elit NU dan Nahdliyin: kalau ingin terjun ke politik praktis, masuklah ke partai politik; dan kalau ingin membangun NU istiqamahlah.

Banyaknya tokoh NU yang diambil sana-sini (baca: ditarik banyak kepentingan politik praktis) tidak mengindikasikan turunnya martabat NU selama aturan main dipakai.

Kalau hanya ditarik sana-sini itu tidak masalah, tetapi kalau sudah mau ditarik, apalagi kasak-kusuk mencari kawan untuk terjun ke politik praktis, sementara dia menjabat di struktur NU, memang menurunkan martabat NU: jelas. Kenapa? Karena elit NU hanya mikir rebutan jabatan kekuasaan untuk dirinya, tidak serius memikirkan jam’iyah dengan istiqamah, apalagi memikirkan warganya di bawah yang terlunta-lunta. Yang dipikirkan mencari jabatan kekuasaan.

Kalau ada warga NU memiliih sesama orang NU atau yang cocok dengan NU, apanya yang salah? Kebebasan telah digariskan. Maka, kita ambil semua konsekuensinya.

Sangat tidak salah warga NU yang memilih calon berbasiskan NU. Yang jadi masalah adalah elit NU yang dipilih untuk menduduki jabatan di NU agar mengurus Nahdliyin, justru mencalonkan diri di politik praktis. Terus kalau tidak menang kembali lagi ke jabatan di NU, tidak memiliki rasa malu. Bagi kami, rasa malu sangat penting, untuk menumbuhkan sikap moral yang baik bagi pengelolaan NU. Kalau elit sudah tidak memiliki rasa malu, lalu apa yang ingin diperjuangkan. Memalukan sekali, elit yang hanya menjadikan NU sebagai kuda tunggangan untuk jabatan-jabatan kekusaan, sehingga NU berposisi seperti partai politik, dan karenanya NU tidak menjadi pengayom dari warga NU yang ada di berbagai tempat. Sementara kita tahu bahwa warga NU itu ada di berbagai partai politik, kecuali kalau NU memutuskan menjadi partai politik.

Kami setuju agar NU tidak lagi dipakai untuk meraih jabatan-jabatan kekuasan semata, karena ini akan menjadi pengalaman yang diulang-ulang dan imajinasi elit nyang akan memenafaatkan NU, sehingga lupa terhadap tugasnya di masyarakat. Kalau ingin terlibat di politik praktis sebaiknya masuk partai politik, itu justru akan mendidik.

Majlis para masyayikh, bersidang di Tangkuban Perahu, Juli 2008.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: