Khittah 1926 atau Good Bye NU (Syamsul Bakri)

KONFERENSI Wilayah (Konferwil) Ke-13 PWNU Jateng di Pondok Pesantren Al-Hikmah-2 Desa Benda, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes, 11-13 Juli lalu, merupakan bom waktu di mana anomali-anomali struktural maupun gerakan politik terselubung mulai terkuak oleh publik dan media masa. Betapa tidak? Rais Aam PBNU Dr KHMA Sahal Mahfudh tiba-tiba bertentangan dengan arus yang berkembang, setidaknya di level pengurus wilayah.

Berbagai komentar miring tentang para pimpinan NU muncul dari kiai tersohor ini, sampai-sampai beliau menolak namanya dicantumkan sebagai Mustasyar PWNU Jawa Tengah 2008-2013. Ungkapan beliau yang mengatakan tidak ada manfaat jika berada di Mustasyar, maupun ungkapannya bahwa NU telah kehilangan idealismenya dan hanya menjadi pembenar pikiran pimpinan yang penuh syahwat politik praktis, menimbulkan spekulasi sangat luas.

Ada apa di tubuh PWNU, sehingga kiai santun itu berkata dengan konotasi sangat keras? Hal ini tak mungkin terjadi hanya karena kasus-kasus kecil. Pasti ada kasus besar yang melatarbelakangi ”kemarahan” Kiai Sahal. Apa yang dia ungkapkan merupakan indikasi kuat bahwa para elite NU sudah melakukan penyelewengan dan penyimpangan organisasi.

Berdasarkan AD/ART, seluruh kebijakan NU ditentukan Syuriah yang dikomandani Rais Aam, meski secara teknis dijalankan Tanfidziyah (pelaksana tugas). Aturan ini dimaksudkan untuk menjaga NU agar sesuai dengan khittah serta misi pendiriannya di tahun 1926, sehingga Kiai Sahal marah ketika mencium adanya upaya politisasi NU yang diduga dilakukan para elite Tanfidziyah.

Di sisi lain, hal ini sekaligus merupakan disfungsionalisasi peran Syuriah sebagai lembaga tertinggi atau penentu kebijakan dan fatwa dalam organisasi tersebut. Bisa jadi, Kiai Sahal sebagai orang nomor satu di tubuh PBNU dinilai ”menghambat” penyaluran syahwat politik para oportunis NU, sehingga patut didisfungsikan.

Pernyataan keras Kiai Sahal dalam beberapa hari terakhir ternyata tidak sendirian. Ia mendapat dukungan dari beberapa jajaran pengurus seperti KH Zaim Ahmad (ketua Rabithah Ma’had Islamiyah Jateng), KH Jazuli A Kasmani (katib Syuriah PCNU Klaten), dan lain-lain.

Sikap kritis dan penolakan keras Kiai Sahal untuk duduk di kepengurusan PWNU Jateng bahkan diikuti oleh santri-santri seniornya, seperti Drs H Achmad (mantan ketua PWNU Jateng), Prof Dr Abdul Djamil MA, KH Habib Luthfiy (Pekalongan), dan Drs H Ali Mufiz MPA, meski dengan gaya yang lebih lunak. Ini merupakan dampak dari problem struktural, untuk tidak mengatakan adanya pembusukan di institusi NU sebagaimana diungkap Kiai Sahal.

Berbagai dukungan ini sekaligus menunjukkan kualitas objektivitas dari statemen Kiai Sahal, bahwa memang terjadi upaya menjadikan Tanfidziyah berperan melebihi batas institusional yang digariskan, dengan cara mengurangi fungsi Syuriah. Jika benar demikian, ini merupakan persoalan sangat serius dan substansial yang memerlukan penanganan khusus, tidak saja oleh institusi NU di Jateng tetapi juga oleh PBNU. Sebab NU memiliki jamaah yang menjadi aset besar bangsa.

Potret Hitam
Kasus PWNU Jawa Tengah merupakan potret hitam betapa ormas ini telah mengalami konflik internal yang disebabkan tak berjalannya sistem dan konstitusi yang menempatkan Syuriah sebagai struktur yang harus dipatuhi. Bukankah ormas ini menganut pola tradisi pesantren, di mana Syuriah yang dinisbatkan pada posisi kiai (pengasuh) adalah penentu kebijakan dan fatwa, serta penjaga tradisi NU.

Sedangkan Tanfidziyah dinisbatkan sebagai ”lurah” pondok pesantren atau pelaksana teknis, atau tak lebih dari sekadar ”membawakan tas kiai”. Menjadi tidak wajar apabila seorang lurah pesantren mengambil langkah sendiri, dan melakukan upaya pengebirian fungsi kiai. Telah terjadi anomali struktural dan politisasi NU di kepala para pimpinan Tanfidziyah, mulai dari tingkat pengurus besar (PB) hingga pengurus ranting (desa).

Bisa jadi, banyak warga nahdliyyin yang sudah mera-gukan kemauan baik pengurus Tanfidziyah untuk sami’na wa atho’na (mendengar dan taat menjalankan perintah) dari Syuriah. Sangat dimungkinkan pula para elite di Tanfidziyah berdalih dirinya terpilih secara demokratis, sebagaimana keterpilihan Syuriah, sehingga merasa memiliki bargaining yang sama dengan Syuriah.

Jika ini dipakai sebagai dalih terselubung oleh Tanfidziyah, sebenarnya Syuriah bisa mengambil jalan konstitusional untuk mengangkat dan memberhentikan Tanfidziyah yang menyeleweng. Caranya dengan melakukan perumusan ulang AD/ART, dengan menempatkan hak dan kewenangan mutlak Rais Aam (petinggi di Syuriah) sebagai penentu tertinggi di institusi NU.

Kekhawatiran Kiai Sahal kemungkinan besar disebabkan oleh perilaku elite-elite Tanfidziyah yang mengambil langkah sendiri serta masuk wilayah yang menjadi tugas dan wewenang Syuriah. Maka konflik yang melibatkan Kiai Sahal (Syuriah) versus Tanfidziyah ini merupakan fakta alami untuk pelurusan dan perbaikan ke depan, sebagaimana pil pahit harus ditelan untuk kesembuhan.

Introspeksi, Retrospeksi
Apa yang terjadi di PWNU Jateng mestinya menjadi pijakan bagi seluruh institusi NU dan nahdliyyin secara nasional, agar melakukan introspeksi dan restrospeksi menuju fungsionalisasi institusi dalam kancah sosial keberagamaan yang benar. Para elite NU, mulai dari tingkat ranting hingga pengurus besar, perlu melakukan self healing (penyembuhan diri) dari aneka penyakit akibat tidak mampu mengendalikan nafsu politiknya.

Apabila Tanfidziyah sudah tidak merasa nyaman dan tidak menemukan jawaban di pesantren, mengapa tak hengkang saja dari NU. Jika nafsu politiknya besar, mengapa tidak mendirikan atau masuk ke partai politik, mendirikan perusahaan (kalau menginginkan kekayaan dari NU), menjadi dukun klenik (kalau menganggap NU sebagai lembaga supranatural), atau pergi ke Timur Tengah jika ingin mengganti NKRI dan Pancasila menjadi khilafah Islamiyah.

Sebagai organisasi sosial keagamaan, NU mestinya tidak terombang ambing oleh dinamika politik kekuasaan. Tapi dalam kenyataan, pembicaraan-pembicaraan yang terkait dengan NU dan nahdliyyin hanya ramai ketika mendekati proses pilkada, pemilu legislatif, maupun pilpres. Bahkan, yang lebih tidak bermutu lagi, pemilihan kepala desa (pilkades) pun tak jarang menggunakan massa NU sebagai cara memperoleh kekuasaan.

Belum lagi kasus-kasus tender pekerjaan yang kerap diwarnai dengan politisasi ekonomi atas nama dan atas dasar ke-NU-an. Seolah-olah dengan menjadi pengurus NU, kekuasaan dan kejayaan ekonomi lebih mudah diraih. Lebih menyedihkan lagi, ketika ormas-ormas keagamaan lainnya mulai menata diri untuk pengembangan masyarakat yang jadi jamaahnya, NU justru kebingungan. Dan, untuk menutupi kelemahan dirinya, para elit NU mengeluarkan statemen bahwa NU merupakan ormas terbesar, atau kata-kata sejenisnya.

Mau bersaing dengan ormas lain kesulitan, karena lemahnya sumber daya manusia (SDM) akibat tidak ada pemberdayaan dan pencerahan. Kegiatan struktur NU lebih bersifat simbolis dan sarat dengan kepentingan praktis, bukan pemberdayaan nahdliyyin. Karena lemah dalam sistem kaderisasi dan hanya main klaim kebesaran masa lalu serta tokoh-tokohnya (founding father), tak heran jika para kader NU menjadi kader gugupan, kagetan, dan tak bisa berpikir kritis-inovatif.

Jangan menyalahkan kalangan muda NU yang mengucapkan good bye kepada institusi NU, karena sudah tak betah hidup dalam sistem yang tak bermutu, untuk kemudian memilih sistem lain yang dianggap lebih dapat mengartikulasi nilai-nilai ke-NU-an daripada institusi NU sendiri.

Friksi

Virus politik telah menyebabkan friksi-friksi di tubuh NU. Friksi-friksi itu bisa dijelaskan sebagai berikut. Pertama, kalangan struktural yang secara pribadi melakukan politisasi NU dalam pilkades, pilkada, pemilu legislatif dan pilpres. Mereka berfikir bahwa NU adalah senjata ampuh untuk mengegolkan tujuan politiknya.

Konsekuensinya, meski NU secara institusional bukan partai politik, keterlibatan elit NU secara pribadi / kelompok dengan membawa simbol-simbol ormas dalam ajang dukung-mendukung dan tim sukses telah menyeret NU dalam kancah politik praktis. Ketika tim sukses melibatkan pribadi pimpinan NU, maka disadari atau tidak, institusi ini dibawa masuk ke kancah politik kekuasaan, baik terang-terangan maupun terselubung. Dari latar sosial-politik inilah, wajar jika muncul isu perlunya menjaga dan meneguhkan Khittah 1926.

Kedua, kalangan elite NU yang secara de facto dan de jure konsisten menjaga NU sebagai organisasi sosial keagamaan dan menjauhkannya dari kontaminasi politik praktis. Mereka adalah penjaga institusi agar melaju lurus dalam mengembangkan ajaran ahlussunnah wal jama’ah khas Indonesia dan menjauhi eksploitasi nahdliyyin.

Ketiga, kalangan muda NU yang mulai bosan dengan institusi NU. Mereka adalah kalangan intelektual dan aktivis berbasis NU yang kreatif menciptakan forum/media untuk pengembangan masyarakat. Kalangan terdidik ini menjadikan NU sebagai basis moral dan kultural dalam gerakan membumikan nilai keislaman dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakat. Karena berbasis kampus dan LSM yang rata-rata alumni pondok pesantren, kalangan muda ini mampu menafsirkan dan membumikan nilai-nilai ke-NU-an secara lebih elegan dan cantik, tanpa harus membawa dan mengotori simbol-simbol NU.

Akankah NU bubar karena peran para kiai penjaga konstitusi NU mulai dipinggirkan para oportunis politik? Akankah NU bubar karena tidak menarik lagi bagi para kader kritis dan potensialnya? Tentu tidak ada yang berharap NU bubar, karena nahdliyyin merupakan aset besar dan kokoh dalam menjaga NKRI dan membangun bangsa.

Yang lebih penting adalah perlunya para elit menghentikan upaya-upaya politisasi NU, hanya demi kepentingan kekuasaan atau kepentingan bisnis. Arus bawah dan masyarakat luas berharap NU menjadi lembaga pembebasan masyarakat dari keterbelakangan, kebodohan, kemiskinan, penindasan, dan keterpinggiran. Bukan menjadi ‘’pembenar’’ syahwat politik para elitnya yang haus kekuasaan.

Seluruh perilaku pimpinan seharusnya ditujukan untuk memotivasi nahdliyyin agar melakukan pemberdayaan diri di berbagai bidang kehidupan. Nahdliyyin sesungguhnya sudah lelah dieksploitasi, tetapi mereka tak tahu bagaimana menyikapinya, karena tidak ada yang datang untuk mencerahkan dirinya dari ketidaktahuannya.

Mereka juga tidak tahu perbedaan eksploitasi dan dakwah yang dilakukan para elitnya. Mereka terlalu lemah untuk berkata ‘’tidak’’, saat disanjung-sanjung menjelang pesta demokrasi, tetapi dicampakkan setelahnya. Warga NU yang terpinggirkan oleh himpitan sosial-politik mestinya dibangunkan, bukan dieksploitasi dan dimanfaatkan lagi pada saatnya.

Warga NU jangan sampai menjadi rakyat seperti era monarki Prancis klasik, di mana rakyat cuma menjadi tunggangan dan pemerasan yang dilakukan kaum agamawan, birokrat, dan tuan tanah (pengusaha), sebagaimana pula kaum jahiliyah di era sebelum kehadiran Rasulullah SAW. (32)

Syamsul Bakri MAg, dosen STAIN Surakarta, direktur Lembaga Kajian Tasawuf-Reiki (eL-KUFI) Soloraya. Pernah dmuat di Suara Merdeka, 24 Juli 2008.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: