Nasib Politik Kebangsaan NU (Oleh: Imam Ghazali Said)


“Berkah” reformasi, antara lain, tokoh-tokoh NU dapat menduduki jabatan terhomat di negeri ini. Baik jabatan elite parpol yang tumbuh bak jamur di musim hujan maupun jabatan di pemerintahan pada semua tingkat; legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Tokoh NU pernah jadi presiden (Gus Dur) dan wakil presiden (Hamzah Haz dan Jusuf Kalla), wakil ketua DPR (Muhaimin Iskandar, Khofifah Indar Prawansa), wakil ketua MA (M. Taufiq), hakim Mahkamah Konstutusi (Mahfud M.D.), untuk menyebut beberapa contoh.

Di beberapa daerah, terutama Jatim dan Jateng, elite NU “ramai-ramai” menjadi cagub dan cawagub. Ada pula yang sudah berhasil memenangkan pilbub langsung sebagai bupati dan wakil bupati.

Pertanyaannya, apakah jabatan-jabatan penting tersebut diraih melalui pintu PKB? Ternyata tidak. Gus Dur jadi presiden lebih banyak didukung Poros Tengah yang dimotori Amin Rais yang memimpin PAN. Hamzah Haz jadi Wapres karena didukung PPP yang berkoalisi dengan PDIP. Jusuf Kalla jadi Wapres karena ditarik oleh Partai Demokrat.

Mayoritas cabup dan cawabup yang diusung PKB (terutama di Jatim) malah “keok” oleh cabup/cawabup partai lain. Di Jabar cagub/cawagub koalisi PKB, PDIP, dan PPP yang menampilkan Agum Gumelar dan ketua NU Jabar “keok” di hadapan cagub PKS-PAN.

Timbul Pertanyaan

Fakta-fakta di atas menimbulkan pertanyaan, sejauh mana daya rekat ideologis-politis dan kultural antara NU dan PKB? Sudah jadi realita, warga NU tersebar ke berbagai kekuatan parpol. Kita dapat mengamati, hampir pada semua parpol yang berbasis ideologi Islam dan nasionalisme kebangsaan, pasti salah seorang di antara mereka adalah warga NU.

Realita itu menunjukkan warga NU secara faktual tidak bisa dimobilisir untuk berkonsensus secara utuh untuk menyikapi persoalan-persoalan yang bersifat politis. Ini tidak hanya terjadi pada tataran warga akar rumput dengan ikatan kulturalnya yang sangat kuat. Gejala demikian juga terjadi pada elite-elite NU, baik yang memimpin parpol, ormas dan LSM, juga terjadi di internal induk organisasi NU sendiri.

Sikap terhadap “kebrutalan” FPI, misalnya, tidak membuat elite NU bersatu. Demikian juga sikap terhadap “penyimpangan” teologi Ahmadiyah tidak membuat seluruh elite PB NU bersatu.

Diferensiasi sikap di internal PB NU berakibat tampilan organisasi baik secara politis maupun kultural “kurang wibawa”. NU tidak mampu menjadi kekuatan penyeimbang kebijakan negara. Suara formal NU tidak banyak berpengaruh terhadap keluarnya SKB Ahmadiyah. Bahkan, NU terbawa arus mengikuti cara berpikir “Islam kanan” untuk mencapai tujuannya.

Lalu, apa langkah yang perlu dilakukan NU struktural untuk meningkatkan wibawa organisasi? Kemudian, apa dan bagaimana cara melakukan reformasi internal PKB dalam menghadapi “carut-marut” warga NU tersebut?

Kondisi yang sangat memprihatinkan itu ditambah dengan perpecahan dan konflik yang mendera PKB sepanjang sejarahnya dan tidak ada tanda-tanda akan segera selesai. Prediksi sementara; kubu mana pun (Cak Imin atau Gus Dur) yang menang akan berpengaruh terhadap perolehan suara dan kursi PKB di DPR pada Pemilu 2009.

Perumusan Visi Politik

Diakui atau tidak, NU punya hubungan historis kultural, ideologis dan fungsional dengan sejumlah parpol (terutama PPP, PKB, PNUI, PKNU, dll). Karena itu, NU harus bisa bekerja sinergis dengan parpol tersebut. Politik “Islam dalam bingkai kebangsaan” yang menjadi andalan ideologi NU seharusnya diimplementasikan oleh partai-partai itu dalam visi dan misi parpol dan diperjuangkan dalam sidang-sidang parlemen. Tentu, koordinasi dan penggalangan kekuatan harus muncul dari NU sebagai “bapak”.

Di situlah pentingnya elite NU dalam semua hierarki untuk bersikap “bijak” dan mengayomi semua kekuatan politik yang punya suara di parlemen. Perekat “Islam dan kebangsaan” harus menjadi prioritas utama perjuangan semua parpol yang berbasis warga NU. Dengan demikian, akan terjadi koalisi strategis antarpolitisi NU yang tersebar dalam beberapa parpol, termasuk Golkar dan PDIP.

Perkembangan “gerakan Islam baru” yang condong ke “kanan” mestinya menjadi motivator agar segera merealisasikan koalisi politisi NU. Sebab, negara dengan konstitusinya yang secara eksplisit mengakui kebhinnekaan ini harus terus didialogkan dengan perkembangan zaman tanpa mengubah substansinya.

Sangat disayangkan politisi NU, bahkan petinggi NU sendiri, mengikuti gelombang arus “Islam kanan” tersebut ketika menghadapi tuntutan pembubaran JAI. Padahal, JAI bukan gerakan dan organisasi yang baru lahir. Organisasi ini tumbuh dan berdiri beriringan dengan berdirinya NU pada 1920-an. Dan telah terjadi dialog intensif di internal gerakan-gerakan Islam waktu itu.

Hasilnya? Mereka saling “menyalahkan”; tapi tidak saling mengafirkan. Mereka ikut berjuang mempertahankan dan mengisi kemerdekaan republik tercinta ini.

Mestinya, NU memelopori politik kebangsaan seperti yang sering didengungkan; mengayomi dan berdakwah secara lemah lembut; bukan mendukung pengafiran, pemurtadan, dan pembubaran; dengan alasan “penodaan agama”.

Mengapa istilah penodaan agama baru muncul sekarang seirama dengan fatwa MUI, HTI, FPI, dan MMI ? Bukankah organisasi-organisasi ini baru berdiri (kecuali MUI) di era reformasi? Mengapa NU, Muhammadiyah, dan Persis tidak memurtadkan JAI sejak awal berdirinya? Apakah JAI dulu lurus dan sekarang menyimpang?

Juga apakah ulama sekelas KH. Hasyim Asy’ari, KH A. Dahlan (yang putranya, Irfan Dahlan) menjadi mubalig JAI, dan Ustad A. Hassan itu bodoh dan pengecut sehingga tidak berani mengeluarkan fatwa murtad dan kafir pada JAI? Ini harus dijawab oleh elite NU, terutama yang merangkap jabatan di MUI dan FPI?

Info di PB NU menyatakan, manuver elite NU yang cenderung mengikuti irama “Islam kanan” dalam menghadapi berbagai isu, seperti APP, JAI, dan FPI, itu bukan “murni sikap politik kebangsaan NU”, tetapi karena didorong “persaingan pengaruh” dengan Gus Dur.

Jika betul, saya sebagai kader NU sangat sedih. Sebab, ideologi “politik kebangsaan” yang intinya berjuang untuk menegakkan Islam yang ramah di negeri tercinta ini dinodai kepentingan pribadi yang semestinya tak terjadi.

NU harus kembali pada jati dirinya mengawal Islam Ahlussunnah wal-Jamaah yang tak mudah memurtadkan komunitas yang berikrar dua kalimat syahadat, salat, puasa, dan haji, seperti sikap moderat yang ditunjukkan oleh Imam Abul Hasan al-Asy’ari dalam kitab Maqalat al-Islamiyin dan sikap Imam Abu Hamid al-Ghazali dalam kitab al-Istishad fi al-I’tiqad.

Letak kesalahan mendasar sikap NU terhadap suatu aliran teologis adalah ma’khodz-nya yang serba fikih. Semestinya, jika yang dihadapi itu aliran teologis, yang cenderung sufistik, maka kitab-kitab teologis/kalam dan karya-karya tasawuf yang menjadi rujukan.

Jika yang terakhir itu dilakukan, saya yakin kesimpulannya akan menempatkan JAI sebagai aliran teologis-sufistik yang mirip dengan gerakan tarekat yang at home dalam NU. (Oleh Imam Ghazali Said, pengasuh pesantren an-Nur, anggota LBM NU, dan ketua FKUB kota Surabaya, pernah dimuat Jawa Pos, 28/06/08).

2 Comments »


RSS Feed for this entry

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: