SISTEM DASAR PEMERINTAHAN KERAJAAN ARAB SAUDI-WAHHABI (Sumber: Departemen Urusan Luar Negri Arab Saudi, diterjemah NA)

Prinsip-prinsip Kerajaan Arab Saudi

Misi reformasi, di mana negara Saudi didirikan, mewakili inti pokok pemerintah. Misi ini berdasarkan realisasi aturan Islam, implementasi hukum Islam (Syariah), mengamalkan kebaikan dan melarang kejahatan, termasuk mereformasi ajaran Islam dan memurnikannya dari segala penyimpangan. Sistem ini mengadopsi doktrin dari prinsip Islam yang benar, yang beredar pada awal kelahiran Islam.


Sistem Dasar Pemerintahan

Atas nama Allah yang Maha Pemurah dan Penyayang
No: a/90
Tanggal: 27/8/1412 H

Atas Rahmat Allah,

Kami, Fahd bin Abdul Aziz, raja dari Kerajaan Arab Saudi, konsisten terhadap kepentingan publik, dan cita-cita pembangunan negara di semua bidang, sebagai bentuk antusiasme kami dalam mencapai tujuan masa depan tersebut, kami mengaturnya sbb:

Pertama:
Menerbitkan sistem dasar pemerintahan dengan mengacu pada konteks di bawah ini.

Kedua:
Bertindak sesuai sistem, peraturan, dan resolusi yang saat ini diadopsi, sampai mereka dirubah sesuai sistem dasar pemerintahan.

Ketiga:
Sistem dasar pemerintah dipublikasikan di harian resmi dan mulai diterapkan pada tanggal publikasi tersebut

Bagian Pertama: Prinsip-prinsip Umum

Pasal 1:
Kerajaan Arab Saudi ialah negara Islam Arab berdaulat. Agamanya Islam, konstitusinya Al-Quran dan Sunah Nabi (SAW). Bahasanya Arab dan ibu kotanya Riyadh.

Pasal 2:
Hari libur nasionalnya Idul Fitri (hari besar keagamaan yang dirayakan pada tanggal 1 Syawal, di bulan ke-10 dalam Kalender Islam), dan Idul Adha (hari besar keagaaman yang dirayakan pada 10 Dulhijah, bulan ke-12 dalam Kalender Islam), dan kalendernya Hijriyah (bulan)

Pasal 3:
Warna bendera kebangsaannya hijau, dan lebar bendera 2/3 dari panjangnya. Tulisan di bagian tengah, “Tiada tuhan selain Allah, Muhammad ialah utusan Allah” dengan gambar pedang terhunus dibawahnya. Bendera tersebut tak boleh dipasang setengah tiang, pelanggaran akan ditindak secara hukum.

Pasal 4:
Simbol negara terdiri atas 2 pedang yang saling silang, dengan sebuah tanggal perjanjian di atasnya. Baik simbol negara dan lencana tersebut diatur lewat undang-undang pula.

Bagian Kedua: Sistem Pemerintahan

Pasal 5:
(a) Sistem Pemerintahan Arab Saudi berbentuk monarki/kerajaan.
(b) Hak dinasti dikhususkan bagi putra pendiri, Raja Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Faisal Al Saud dan putra dari putranya. Yang paling memenuhi syarat dari mereka diangkat menjadi raja, untuk memerintah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi.
(c) Raja melantik putra mahkota dan memberhentikannya dari tugas dengan surat keputusan kerajaan.
(d) Putra mahkota mendedikasikan seluruh waktunya bagi pekerjaan dan kewajiban lain yang diberikan oleh Raja.
(e) Kekuasaan raja diberikan kepada putra mahkota saat raja meninggal dunia.
(f) Putra mahkota mengambil alih kekuasaan raja saat raja meninggal sampai saat”bai’ah” dilaksanakan.

Pasal 6:
Warga negara berjanji setia pada raja berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi, termasuk wajib mendengar dan mentaatinya, baik dalam keadaan miskin maupun sejahtera, suka maupun duka

Pasal 7:
Kekuasaan rezim berasal dari Al-Quaran dan Sunnah Nabi yang mengatur hal ini dan semua hukum negara.

Pasal 8:
Sistem pemerintahan Kerajaan Arab Saudi berdasarkan keadilan, penasehat “Shoura” dan persamaan derajat berdasarkan Syariah Islam (Hukum Islam).

Bagian Ketiga: Anggota Masyarakat Saudi

Pasal 9:

Keluarga ialah inti masyarakat Saudi. Anggotanya dibesarkan dan diikat dengan iman Islam yang mengajar orang agar patuh pada Tuhan, Nabi-Nya dan mereka yang dipilih untuk memegang kekuasaan negara; untuk menghormati dan menegakkan hukum; dan untuk mencintai tanah air serta merasa bangga dengan kejayaan sejarahnya.

Pasal 10:

Negara memberi perhatian besar untuk menguatkan ikatan yang menjaga keutuhan keluarga dan melestarikan nilai-nilai Arab dan Islam. Demikian juga, secara tekun merawat seluruh anggota keluarga dan menciptakan suasana yang kondusif untuk mendorong mereka mengembangkan kemampuan serta keahliannya.

Pasal 11:
Masyarakat Saudi memegang teguh Syariah Tuhan. Para warga bekerjasama melakukan perbuatan baik, kesalehan dan tolong-menolong; dan menghindari perselisihan.

Pasal 12:
Menjaga persatuan nasional ialah keharusan, dan negara melarang segala tindakan yang menyebabkan saling hasut, perpecahan, dan pertikaian.

Pasal 13:
Tujuan pendidikan ialah untuk menanamkan iman Islam dalam otak generasi muda, memberi mereka pengetahuan dan keahlian sehingga kelak menjadi anggota yang berguna bagi masyarakat, yang mencintai tanah air dan merasa bangga dengan sejarahnya.

Bagian 4: Prinsip-prinsip Ekonomi

Pasal 14:
Semua sumber daya alam diberikan oleh Tuhan, baik di atas maupun di bawah tanah, di luar atau di dalam wilayah perairan, dalam batas wilayah daratan atau lautan, pemasukan dari semua sumber daya tersebut akan dimiliki oleh negara dan secara khusus diatur lewat undang-undang. Undang-undang juga akan menyediakan perangkat bagi penerapan, pemanfaatan, perlindungan dan pengembangan sumber daya tersebut sehingga menunjang kepentingan bangsa, keamanan dan ekonomi.

Pasal 15:
Tak ada konsesi atau ijin diberikan untuk pemanfaatan sumber daya negara tersebut, kecuali disahkan lewat undang-undang.

Pasal 16:
Fasilitas umum dijamin keamanannya. Ini akan dilindungi negara dan dirawat oleh semua warga negara dan para ekspatriat.

Pasal 17:
Kepemilikan, modal dan pekerja ialah landasan utama ekonomi Kerajaan dan entitas masyarakatnya. Mereka memiliki hak pribadi untuk memberikan fungsi secara sosial, tentu yang sesuai dengan Syariah Islam.

Pasal 18:
Kepemilikan pribadi tak bisa diganggu gugat dan dijamin oleh negara. Milik pribadi tak akan diambil-alih, kecuali untuk kepentingan umum, dan pemiliknya mendapat kompensasi yang adil.

Pasal 19:
Ambil-alih kolektif atas kepemilikan pribadi dilarang. Penyitaan atas kepemilikan pribadi dilakukan berdasarkan keputusan pengadilan.

Pasal 20:
Pajak dan biaya dikenakan secara adil dan saat itu dibutuhkan. Mereka hanya akan dikenakan, dirubah, dihapuskan atau dikurangi sesuai ketentuan undang-undang.

Pasal 21:
Zakat hanya dikenakan dan digunakan bagi para ahli waris yang sah.

Pasal 22:
Pembangunan ekonomi dan sosial dicapai sesuai dengan rencana yang sistematis dan adil.

Bagian 5: Hak dan Kewajiban

Pasal 23:
Negara melindungi iman Islam dan menerapkan Syariah Islam. Negara menganjurkan kebaikan, melarang kejahatan, dan menunaikan tanggung jawab terhadap panggilan Islam itu.

Pasal 24:
Negara menjaga dan merawat 2 Masjid Suci. Dipastikan pula keamanan dan keselamatan siapa saja yang datang ke 2 Masjid Suci tersebut, sehingga mereka bisa berziarah dan menunaikan Umroh secara nyaman dan tertib.

Pasal 25:

Negara giat mewujudkan cita-cita bangsa Arab dan Muslim, yakni dengan menjaga solidaritas dan persatuan, sekaligus mempererat hubungan dengan negara-negara sahabat.

Pasal 26:
Negara melindungi hak-hak asasi manusia yang sesuai dengan Syariah Islam.

Pasal 27:
Negara melindungi hak warga negara dan keluarga mereka dalam keadaan darurat seperti sakit, cacat dan umur tua. Disediakan pula sistem jaminan sosial yang mendorong para individu dan lembaga untuk berkontribusi dalam pencarian subsidi.

Pasal 28:
Negara menyediakan kesempatan kerja bagi semua orang dan memberlakukan hukum untuk melindungi baik pekerja maupun majikan.

Pasal 29:

Negara membantu perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan budaya. Ia mendorong penelitian ilmiah, menjaga warisan budaya Islam dan Arab dan berkontribusi bagi bangsa Arab, Islam dan peradaban umat manusia.

Pasal 30:
Negara menyediakan pendidikan masyarakat dan berkomitmen memberantas buta huruf.

Pasal 31:
Negara menyediakan layanan kesehatan publik dan perawatan medis bagi setiap warga negara.

Pasal 32:
Negara mengkonservasi, melindungi dan mengembangkan lingkungan dan mencegah polusi.

Pasal 33:
Negara membentuk dan mempersenjatai pasukan khusus untuk mempertahankan kepercayaan Islam, 2 Masjid Suci, masyarakat dan tanah airnya.

Pasal 34:
Mempertahankan kepercayaan Islam, masyarakat dan tanah air akan menjadi kewajiban setiap warga negara. Peraturan pelayanan militer tersebut akan diatur lewat undang-undang.

Pasal 35:
Peraturan yang mengatur soal kebangsaan Arab Saudi akan dijelaskan lewat undang-undang.

Pasal 36:
Negara menjamin keamanan semua warga negaranya dan ekspatriat yang hidup di daerah kekuasaannya. Tak ada individu yang ditahan, dipenjara, dan dibatasi ruang geraknya, kecuali dibawah ketetapan hukum.

Pasal 37:
Rumah-rumah tidak boleh diganggu. Mereka tak boleh dimasuki tanpa permisi dari pemiliknya, yang melanggar akan dihukum, kecuali dalam kasus tertentu yang diatur lewat undang-undang.

Pasal 38:
Hukuman diberikan bagi orang yang bersalah. Tak ada kejahatan yang dibenarkan seperti halnya tak ada hukuman akan dijatuhkan tanpa keputusan hakim. Tak ada hukuman akan dijatuhkan kecuali bagi tindakan yang terjadi setelah keputusan hukum ditetapkan bagi mereka.

Pasal 39:
Media masa, fasilitas publikasi dan sarana ekspresi lainnya berfungsi dengan sopan dan santun dan diatur lewat Hukum Negara. Mereka memainkan peran sebagai pendidik massa dan menjaga keutuhan bangsa. Semua yang bisa menimbulkan kekacauan dan perpecahan, atau membahayakan keamanan Negara dan image masyarakat, atau menyerang martabat manusia, haknya akan dicabut.

Pasal 40:

Semua bentuk korespondensi, baik memakai telegraph, pos dan cara komunikasi lain dianggap privat. Mereka tak boleh disita, ditunda atau dibaca, dan telepon tak boleh disadap, kecuali diatur lewat undang-undang.

Pasal 41:
Pendatang asing di Arab Saudi boleh tinggal asal menghormati peraturan dan menunjukkan respek terhadap tradisi sosial Saudi, nilai-nilai dan perasaannya.

Pasal 42:
Negara mengabulkan suaka politik, jika dibutuhkan demi kepentingan masyrarakat. Hukum dan persetujuan internasional menetapkan pula prosedur dan peraturan bagi ekstradisi para kriminal.

Pasal 43:
“Majelis” Raja dan “Majelis” Putra Mahkota dibuka bagi semua warga Negara dan siapapun yang memiliki komplain dan keluhan. Setiap individu mempunyai hak untuk berkomunikasi dengan penguasa masyarakat seputar topik yang ia ingin diskusikan.

Hukum Dasar: Kekuasaan Negara

Pasal 44:
Kekuasan Negara meliputi:
- Kekuasaan Hukum
- Kekuasaan Eksekutif
- Kekuasaan Organisasional

Semua kekuasaan tersebut bekerjasama menunaikan kewajiban mereka sesuai undang-undang dan peraturan. Raja merupakan sumber utama seluruh kekuasaan tersebut.

Pasal 45:
Sumber dari Ifta (peraturan agama) di Kerajaan Arab Sudi ialah Al-Quran dan Sunah Nabi. Hukum akan menspesifikasi komposisi dari Dewan Ulama Senior dan Administrasi Penelitian Keagamaan dan Ifta serta yuridiksinya.

Pasal 46:
Kekuasaan kehakiman ialah lembaga yang mandiri. Dalam melaksanakan tugas mereka, hakim tunduk pada Syariah Islam.

Pasal 47:
Baik warga negara maupun pendatang asing memiliki hak yang sama dalam proses penyelesaian perkara. Prosedur yang dibutuhkan dibuat selanjutnya lewat undang-undang.

Pasal 48:
Pengadilan menetapkan ketentuan Syariat Islam untuk kasus yang terjadi sebelum mereka, berdasarkan ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi, seperti peraturan lain yang dikeluarkan oleh Kepala Negara secara ketat sesuai dengan Al-Quran dan Sunah Nabi

Pasal 49:
Subyek untuk ketetapan pasal 53 dari undang-undang ini, pengadilan memiliki yuridiksi untuk mengurusi segala macam perselisihan dan kejahatan.

Pasal 50:

Raja, atau siapapun yang ditunjuk untuk mewakilinya, akan menangani pelaksanaan putusan hukum.

Pasal 51:

Hukum menspesifikasi bentuk dewan kehakiman tertinggi dan fungsinya seperti organisasi dan yuridiksi pengadilan.

Pasal 52:
Para hakim ditunjuk dan pelayanan mereka ditentukan oleh Surat keputusan Kerajaan lewat sebuah proposal dari dewan kehakiman tertinggi seperti dijelaskan oleh hukum.

Pasal 53:

Hukum mendefinisikan struktur dan yuridiksi Dewan Pertimbangan.

Pasal 54:
Hukum menspesifikasi referensi, organisasi dan yuridiksi Badan Investigasi dan Tuntutan Publik.

Pasal 55:
Raja menjalankan peraturan berdasarkan ajaran Islam dan mensupervisi aplikasi Syariah, peraturan, dan kebijakan Negara secara umum, termasuk perlindungan dan pertahanan Negara.

Pasal 56:
Raja menjadi Perdana Menteri dan didampingi saat menjalankan tugas-tugasnya oleh anggota Dewan Menteri berdasarkan undang-undang ini dan hukum lainnya. Dewan Kementerian Hukum akan menspesifikasi kekuasaan Dewan berkaitan dengan urusun internal dan eksternal, mengorganisasikan badan pemerintahan dan mengkoordinasikan aktivitas mereka. Hukum menspesifikasi kondisi yang Menteri harus capai, dengan memenuhi syarat metode akuntabilitas dan semua hal yang berkaitan dengan itu. Dewan Menteri Kehakiman dan yuridiksi dimodifikasi lewat undang-undang ini.

Pasal 57:

(a) Raja menunjuk Deputi Perdana Menteri dan Kabinet Menteri dan boleh mengganti mereka dengan mengeluarkan surat perintah Kerajaan.
(b) Deputi Perdana Mentri dan Kabinet Mentri bersama bertanggungjawab sebelum Raja dalam aplikasi Syariah Islam, hukum, dan kebijakan umum negara.
(c) Raja berhak membubarkan dan membentuk kembali Dewan Menteri.

Pasal 58:
Raja menunjuk menteri, deputi menteri dan anggota “kelompok kehormatan” dan ia boleh membubarkan mereka lewat surat Kerajaan yang sesuai dengan peraturan hukum.

Para menteri dan kepala penguasa independen tetap bertanggungjawab sebelum Perdana Menteri atas kementrian dan kekuasaan mereka.

Pasal 59:
Hukum menentukan ketetapan berkaitan dengan pelayanan masyarakat, termasuk gaji, bonus, kompensasi, hak istimewa dan pensiun.

Pasal 60:
Raja menjadi Komandan Utama angkatan bersenjata dan menunjuk petugas militer dan mengakhiri pelayanan mereka sesuai undang-undang.

Pasal 61:
Raja berhak menyatakan keadaan darurat Negara dan memobilisasi massa, termasuk berperang.

Pasal 62:
Jika bahaya mengancam keselamatan Kerajaan, keutuhan wilayah, keamanan masyarakat dan kepentingan publik, atau mengganggu kinerja lembaga Negara, Raja berhak mengambil tindakan yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah tersebut. Jika Raja merasa bahwa cara tersebut bisa permanen, dia kemudian mengambil tindakan hukum yang dianggap penting dalam masalah itu.

Pasal 63:
Raja menerima Raja-raja dan kepala Negara, menunjuk perwakilannya di Negara lain dan menerima akreditasi perwakilan Negara lain di Kerajaan ini.

Pasal 64:

Raja menganugerahi medali seperti diatur oleh undang-undang.

Pasal 65:
Raja boleh mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada Putra Mahkota dengan Surat Kerajaan.

Pasal 66:
Dalam acara perjalanannya ke luar negri, Raja mengeluarkan Surat Perintah Kerajaan untuk mewakilkan dirinya kepada Putra Mahkota untuk menjalankan urusan Negara dan menjaga kepentingan rakyat seperti yang disebutkan di Surat Perintah Kerajaan tersebut.

Pasal 67:
Berdasarkan acuan ini, Kekuasaan organisasional mengeluarkan regulasi dan hukum untuk mengawal kepentingan publik atau mengurangi korupsi dalam urusan negara berdasarkan aturan dalam Syariah Islam. Ini akan melatih kekuatannya bersama dengan hukum dan dua hukum lainnya dari Dewan Menteri dan Dewan Pertimbangan/Majelis Al-Shoura

Pasal 68:

Majelis Al-Shoura akan diundangkan. Hukumnya menentukan struktur formasinya, metodenya di mana ia melatih kekuatan khususnya dan seleksi anggotanya. Raja berhak membubarkan Majlis Al-Shoura dan membentuknya kembali.

Pasal 69:

Raja boleh memanggil Dewan Menteri dan Majelis Al-Shoura untuk mengadakan pertemuan gabungan di mana ia boleh mengundang siapa saja yang ia inginkan untuk berdiskusi tentang tema yang sedang hangat.

Pasal 70:
Undang-undang, perjanjiaan, persetujuan dan konsensus internasional dikeluarkan dan dimodifikasi oleh Keputusan Kerajaan.

Pasal 71:
Undang-undang ini akan dipublikasikan di surat kabar resmi dan mereka akan berlaku sejak tanggal publikasi tersebut, kecuali memang tanggal lain ditentukan.

Undang-undang Dasar: Urusan Keuangan

Pasal 72:
(a) Undang-undang menentukan managemen pajak Negara, dan prosedur pengiriman mereka sebagai Kekayaan Negara.
(b) Pajak dikumpulkan dan dikeluarkan berdasarkan prosedur yang disebutkan dalam hukum.

Pasal 73:
Tak ada obligasi dibuat untuk membayar dana dari Kekayaan Negara, kecuali sesuai dengan ketetapan yang ada pada anggaran. Bila ketetapan dalam anggaran tersebut tak mencukupi untuk membayar tagihan, sebuah keputusan Kerajaan akan dikeluarkan untuk membayarnya.

Pasal 74:

Milik Negara tak boleh dijual, dikurangi ataupun disalahgunakan, kecuali memang sesuai dengan undang-undang.

Pasal 75:
Regulasi mendefinisikan ketetapan pemerintah, tender legal dan bank, termasuk pengukuran dan bobot.

Pasal 76:

Undang-undang menentukan fiskal tahunan Negara. Anggaran dikeluarkan lewat Ketetapan Kerajaan yang mencantumkan perkiraan pemasukan pajak dan belanja setiap tahun. Anggaran dikeluarkan paling lambat sebulan sebelum awal tahun fiskal. Jika, berhutang karena beberapa alasan, anggaran tidak bisa dikeluarkan pada waktunya dan tahun fiskal yang baru belum dimulai, validitas anggaran lama diperpanjang sampai anggaran yang baru dikeluarkan.

Pasal 77:
Kekuasaan yang bersangkutan mempersiapkan rekening final Negara pada akhir tahun fiskal dan akan menyerahkannya ke Perdana Menteri.

Pasal 78:
Anggaran dan rekening akhir dari penguasa korporasi sama peraturannya dengan yang diterapkan pada anggaran dan rekening akhir Negara

Undang-undang Dasar: Otoritas Kontrol dan Audit

Pasal 79:
Seluruh pajak pendapatan dan belanja Negara tetap dikontrol, jadi baik aset tetap atau cair (mobile) diperiksa untuk menentukan apakah mereka dipergunakan dan dirawat. Laporan tahunan diserahkan kepada Perdana Menteri.

Undang-undang akan menandai otoritas kontrol dan audit, dan menentukan pokok-pokok acuan dan akuntabilitasnya.

Pasal 80:
Badan pemerintahan memonitor dari dekat untuk meyakinkan bahwa mereka berjalan baik dan menerapkan undang-undang secara tepat. Pelanggaran keuangan dan administratif diselidiki dan laporan tahunan diserahkan ke Dewan Menteri.

Undang-undang menandai otoritas yang bertanggungjawab dengan kewajiban ini dan menentukan akuntabilitas dan rujukannya.

Undang-undang Dasar: Ketetapan Umum

Pasal 81:
Implementasi hukum ini tak melanggar kesepakatan dan persetujuan Kerajaan yang telah ditandatangani dengan negara lain atau dengan organisasi dan lembaga internasional.

Pasal 82:
Tanpa prasangka pada ketetapan pada pasal 7 hukum ini, tak ada ketetapan hukum ini, dalam segala hal, dihalangi, kecuali sebagai cara sementara yang diambil pada masa perang atau keadaan darurat negara, seperti dijelaskan dalam undang-undang.

Pasal 83:
Tak ada amandemen pada undang-undang ini, kecuali dengan cara yang sama ia dikeluarkan.

Sistem Regional:

Ke-13 daerah yang diorganisasikan berdasarkan Peraturan Kerajaan No A/92 tanggal 27/8/1412H, mewakili inti sistem administrasi dalam Kerajaan Saudi Arabia. Pemelihara Dua Masjid Suci Raja Fahd bin Abdul Aziz bertujuan –lewat sistem baru ini- untuk meningkatkan kinerja sistem administratif di badan pemerintah untuk pembangunan di semua sektor. Sistem administratif itu terdiri atas 40 pasal.

Sistem Penasehat (Shoura):
Kerajaan Arab Saudi memiliki sistem penasehat (Shoura) yang ada sebelum deklarasi persatuannya. Pada tahun 1345 H. (1926) King Abdul Aziz Al Saud mendirikan Dewan Penasehat (Shoura) di Mekah. Shoura, sejak zaman Raja Abdul Aziz Al Saud ialah pilar pemerintahan Kerajaan Arab Saudi. Lewat Dewan ini, Penguasa Kerajaan Arab Saudi berkonsultasi dengan para akademisi, Ulama, tokoh dan pemuka masyarakat. Sistem Dewan Pertimbangan (Shoura) dikembangkan selama masa jabatan Pemelihara dari Dua Masjid Suci, Raja Fahd bin Abdulaziz yang terakhir yang mengeluarkan peraturan kerajaan No:A/90 tanggal 27/8/1412H mendirikan Dewan (Shoura) dan hukum untuk menggantikan sistem dewan (Shoura) sebelumnya yang didirikan pada tahun 1374 H. (1954).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: